Pemerintah Kabupaten Ponorogo memutuskan memberlakukan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mulai Sabtu (23/01/2021). Kebijakan ini dibuat untuk mencegah penyebaran Covid-19 lebih luas, setelah Ponorogo masuk kategori zona merah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Dr. Agus Pramono, M.M., menyampaikan Pemkab Ponorogo sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum membuat kebijakan ini.
“kita sudah melakukan koordinasi dengan Provinsi, bahwa pemberlakuan PPKM tidak harus menunggu secara tertulis disampaikan oleh Gubernur. Daerah diberi kewenangan dan kesempatan ketika mengevaluasi kejadian yang ada di kabupaten atau kota masing-masing, apabila sudah memenuhi 4 kriteria, diijinkan untuk memberlakukan PPKM,” jelasnya.
Dengan diberlakukannya PPKM, Kabupaten Ponorogo akan menetapkan jam malam untuk semua kegiatan masyarakat. Selain itu, kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan masyarakat akan dibatasi.
“Kegiatan masyarakat semua berakhir jam 8 malam. Jam 8, lampu – lampu akan dimatikan. Jika ada yang melanggar, Satpol PP bersama dinas terkait akan mengingatkan. Semua tempat wisata kembali ditutup pada Sabtu (23/1/2021) nanti. Untuk kegiatan resepsi pernikahan, kita beri toleransi hingga hari Minggu. Selebihnya kegiatan yang mengundang banyak orang dilarang,” terangnya.
Sekda Agus juga menjelaskan, kegiatan belajar mengajar juga tetap dilakukan secara daring. Ia menyampaikan, kebijakan ini akan diterapkan, sampai kondisi penyebaran covid-19 di Ponorogo menurun. Pemerintah Kabupaten akan melakukan evaluasi dan koordinasi lagi ketika sudah tidak lagi masuk zona merah.
“Pada zona merah ini, Satgas kabupatan dengan memperhatikan petunjuk pimpinan, tidak memberlakukan pembelajaran tatap muka. Kita bisa memberlakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap setelah zonanya menjadi orange. Setelah zona orange dalam waktu 1 minggu kita akan evaluasi PTM,” jelasnya.
Terkait dengan kebijakan PPKM Pemkab Ponorogo akan membuat Surat Edaran Terbaru. Sekda Agus menjelaskan, Satgas Covid-19 akan terus menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat, agar dapat berjalan efektif dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Apa yg disepakati akan dituangkan pada Surat Edaran terbaru, sehingga nanti akan menjadi pedoman bersama. Sosialisasi PPKM akan dilakukan, semua unsur turun ke lapangan untuk berkomunikasi kepada masyarakat dan pihak terkait,” ucapnya.