Untuk memastikan alokasi dana Rukun Tetangga (RT) senilai 10 juta / tahun benar-benar berjalan dengan baik dan mampu mendorong pembangunan dari bawah, Kang Bupati Sugiri kembali “merapatkan barisan” Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Ponorogo, Senin (18/4/2022). Mengingat dalam implementasinya, dana RT ini dialokasikan untuk 8 program yang beririsan dengan tupoksi 11 perangkat daerah.
“Kita sosialisasi dengan rekan kerja, sahabat-sahabat perangkat daerah agar kemudian mengawal dana RT sampai tataran implementasi. Kemudian bisa diukur tingkat keberhasilan program ini. Ini penting sekali karena sangat mendasar, kesadaran masyarakat dimulai dari lingkungan,” tutur Kang Bupati ketika ditemui selepas rakor.
Dipaparkan Kang Bupati, ada 8 program yang dijalankan menggunakan Dana RT. Mulai dari pembuatan sumur resapan atau biopori, pengelolaan sampah rumah tangga, dukungan penguatan ekonomi perempuan, penyediaan wifi, premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pengurus RT, insentif pengurus RT, biaya rembuk warga, hingga penanaman toga.
Jika 8 program benar-benar diimplementasikan dengan baik, Kang Bupati yakin akan mendorong perubahan besar dan fundamental.
“Saya mimpi besar ini menjadi konsep yang benar-benar kita aplikasikan ke dalam gerakan yang super dahsyat. Kalau ini berhasil, akan mampu menggedor kesadaran fundamental,” tegasnya.
Digambarkannya seperti program pembuatan biopori di setiap pekarangan rumah warga. Jika dilakukan serentak, ia yakin akan mengurangi limpasan air hujan ketika musim hujan dan menjadi cadangan air tanah ketika musim kemarau.
“Jika dilakukan serentak, saya yakin akan mengurangi banjir ketika musim hujan dan mengurangi kekeringan di musim kemarau,” jelasnya.
Kemudian terkait pengelolaan sampah tangga, akan menjadi gerakan penting yang mampu mengurangi beban sampah di tingkat hilir.
Dengan program dana RT, Kang Bupati juga menginginkan adanya pemutakhiran data penduduk by name-by address-by permasalahan. Mulai dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data rumah tidak layak huni (RTLH), data pendidikan, dukcapil, dan sebagainya. Sehingga Pemkab memiliki data yang kuat yang bisa digunakan untuk berbagai program yang benar-benar menyentuh jantung permasalahan.
“Pemkab memiliki data kuat, tidak dipolitisir, dan menyentuh jantung permasalahan,” ungkapny.
Berikutnya, Kang Bupati juga menginginkan sokongan pemberdayaan perempuan melalui dana RT. Dengan dana ini diharapkan perempuan bisa berdaya, terhindar dari lilitan rentenir.
Kemudian Kang Bupati menginginkan pengakuan dan perlindungan kepada pengurus RT. Ia menegaskan, mereka yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat harus dimuliakan melalui insentif maupun BPJS Ketenagakerjaan.
“Mungkin nilainya tidak besar, namun dengan kebijakan ini kita mengakui keberadaan mereka. Pak RT bisa tenang dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.
Berikutnya, melalui pengadaan wifi setiap RT, Kang Bupati ingin menyiapkan sedini mungkin infrastruktur dalam menyongsong ekonomi digital. Harapannya UMKM di Kabupaten Ponorogo lebih berdaya dan siap bersaing.
“Kita menghadapi perdagangan langit, infrastruktur harus kita siapkan,” jelasnya.
Terakhir melalui penanaman toga, ingin membangun kesehatan masyarakat dari pekarangannya sendiri.