Kebijakan berbasis bukti menjadi metode yang digunakan Kang Bupati Sugiri Sancoko – Wakil Bupati Bunda Lisdyarita dalam mewujudkan visi Ponorogo HEBAT jilid 2.
Metode pembangunan ini dipaparkan Kang Bupati didasarkan pada prinsip kebijakan yang tidak berpihak pada kelompok tertentu, didorong oleh kebutuhan masyarakat, serta berlandaskan data empiris untuk memaksimalkan manfaat sosial.
Dengan kebijakan berbasis bukti, ia optimis Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan ber-Taqwa), bukan sekadar visi, melainkan langkah konkret untuk mewujudkan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Dalam membangun Ponorogo ke depan, kita berpijak pada bukti empirik dan data-data. Jangan sampai ada kebijakan yang dibuat asal-asalan tanpa dasar yang jelas,” ujar Kang Bupati Sugiri Sancoko saat menyampaikan visi dan misi Bupati – Wakil Bupati Ponorogo periode 2025-2030 pada sidang paripurna istimewa di Gedung DPRD, Kamis (06/03/2025).
Dipaparkannya lebih lanjut, dari visi Ponorogo Hebat ia bersama Bunda Lisdyarita telah merumuskan lima misi pembangunan yang akan menjadi panduan utama dalam menjalankan berbagai program lima tahun ke depan.
Misi pertama pemenuhan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dengan sistem pelayanan yang adil dan profesional, diharapkan setiap warga Ponorogo dapat memperoleh hak dasar secara merata.
Transformasi ekonomi menjadi misi berikutnya. Pemerintah, ulasnya, bakal memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD) dan desa (BUMDes) melalui riset dan inovasi, implementasi ekonomi transformasi digital, integrasi ekonomi wilayah serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Misi ketiga penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi turut menjadi perhatian dalam pembangunan Ponorogo.
Kemudian, transformasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan dengan menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berdampak sosial serta ekonomi berbasis revolusi teknologi informasi menjadi misi berikutnya.
“Reformasi birokrasi ini mencakup penyederhanaan prosedur, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik,” ucapnya.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan memasukkannya dalam misi kelima.
“Infrastruktur yang dibangun akan difokuskan pada konektivitas, mendukung kawasan strategis, mempermudah akses ke destinasi wisata, serta menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengakselerasi nilai tambah ekonomi masyarakat,” ungkapnya.