Usai diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seluruh Kepala Daerah di Jawa Timur, (23/10) lalu, sejumlah rekomendasi diterima Pemkab Ponorogo untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pemkab Ponorogo berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut, untuk memastikan pemerintahan dijalankan secara tertib administrasi maupun substansi.
Untuk menyamakan persepsi terkait hal tersebut, rakor dan sosialisasi digelar Pemkab Ponorogo, Kamis (6/11/2025), di Aula Bapperida Ponorogo.
Dipimpin langsung oleh Kang Bupati Sugiri Sancoko rakor tersebut melibatkan DPRD Ponorogo dan seluruh perangkat daerah.
“Dari eksekutif dan legislatif butuh menyelaraskan persepsi. Pasca diundang KPK, karena kepala daerah di Jawa Timur diundang semua. Hasilnya harus kita sosialisasikan bersama-sama,” ucap Kang Bupati usai rakor.
Kang Bupati menekankan pentingnya tata kelola yang rapi dan bersih dalam seluruh tahapan pelaksanaan program pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Transparansi dinilainya menjadi benteng utama agar tak ada celah penyimpangan.
“Kita duduk bersama agar setiap anggaran jelas, runut, tepat, dan tusinya jelas,” tandasnya.