Menindaklanjuti aksi damai mahasiswa, 12 April 2022 lalu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo mengadakan dialog dengan perwakilan Badan Eksekutif (BEM) dan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek) se-Kabupaten Ponorogo di Pendopo Kabupaten Ponorogo, Kamis (21/4/2022).
Pada kesempatan tersebut, Kang Bupati Sugiri Sancoko menyambut positif dialog dengan mahasiswa yang mewakili suara masyarakat. Memang sejak awal ia merencanakan setiap 1 bulan sekali berdialog dengan perwakilan masyarakat di Pendopo Kabupaten Ponorogo. Namun program ini urung digelar karena masih dalam situasi pandemi.
“Saya punya janji dengan rakyat pada jumat setiap bulan sekali ingin ada program ngopi ngobrol dengan Bupati dan forkopimda. Namun urung kita lakukan karena sebelumnya pandemi masih menghantui,” ujar Kang Bupati dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menilai program dialog terbuka sangat penting digelar secara rutin. Karena bisa menjadi wadah untuk menyampaikan problem masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti. Begitu juga dari sisi pemerintah, bisa dijadikan media menyampaikan progres pembangunan yang telah dilakukan.
“Gunanya untuk saling curhat saling laporan. Saya punya beban untuk laporan kepada masyarakat yang memilih saya ini progres yang kami lakukan, dan kemudian ada dialog yang elok. Kemudian jika ada curhatan dan keluhan dari masyarakat bisa kita tampung dan kita selesaikan bersama forkopimda dan semua dinas yang ada,” ungkapnya.
Dalam forum diskusi pertama ini, Mahasiswa menyampaikan berbagai problem yang dihadapi rakyat kepada pemangku kebijakan. Di antaranya permasalahan sampah di Mrican, tidak stabilnya harga sembako, potensi kelangkaan BBM, pengajuan Reog Ponorogo ke UNESCO hingga problem kekerasan rumah tangga.
Dari berbagai problem yang disampaikan mahasiswa, solusi jangka pendek maupun panjang pun turut dibahas.
Terkait aspirasi mengenai problem TPA Mrican, Kang Bupati Sugiri menyampaikan penanganan jangka pendek permasalahan air lindi yang mengganggu lahan pertanian, Pemkab Ponorogo berencana menormalisasi saluran air lindi dan irigasi menggunakan box culvert. Bangunan sepanjang 293 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 2,5 meter nantinya melingkari TPA Mrican.
Untuk jangka panjang, inovasi pengolahan sampah menjadi briket akan terus berjalan. Dijelaskannya inovasi ini sedang dalam proses penganggaran.
Sedangkan untuk mengurangi beban sampah di TPA Mrican, Pemkab Ponorogo akan mengurangi beban sampah di TPA Mrican dengan membuat tempat pembuangan sampah di beberapa titik di wilayah kawedanan / pembantu Bupati. Baik dalam bentuk TPS-3R atau TPST.
Selain itu, Pemkab sudah memetakan beberapa lahan untuk TPA baru, jika upaya-upaya sebelumnya belum mampu mengatasi overload sampah di TPA Mrican.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia, Kang Bupati menyampaikan indeks IPM yang membuat peningkatan IPM terhambat kategori rata-rata lama pendidikan, kelompok usia di atas 50. Diungkapkannya ada sekitar 18 ribu orang kelompok usia ini memiliki rata-rata lama pendidikan 7,2 tahun.
Untuk problem ini, Pemkab Ponorogo akan mengatasinya dengan program paket secara serentak. Sehingga bisa mengatasi indeks pembangunan manusia kategori rata-rata lama pendidikan.
Kemudian kekhawatiran kelangkaan BBM selama periode akhir puasa dan lebaran, Kang Bupati meyakinkan stok BBM aman. Ia sudah mengantisipasi sejak awal dan berdialog dengan pihak Pertamina. Membahas stok, slot, dan kebutuhan BBM masyarakat Ponorogo. Pemkab Ponorogo juga sudah berkirim surat ke BPH Migas untuk mensuplai tambahan BBM jika sewaktu-waktu tambahan konsumsi.
Pembahasan berikutnya terkait dengan kekhawatiran kenaikan bahan pokok menjelang lebaran. Menjawab pertanyaan ini, Kang Bupati meyakinkan sebelum itu terjadi, Pemkab Ponorogo melalui Perdagkum melakukan sidak di lapangan dan melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga.
Berikutnya tuntunan masyarakat untuk segera memperbaiki jalan rusak. Kang Bupati dari rencana awal April sudah lelang, agak mundur sedikit. Hal ini tidak terlepas dari naiknya PPN dari 10% menjadi 11% baru-baru ini. Hal ini juga diikuti dengan kenaikan harga aspal dan sebagainya. Tentunya agar perbaikan jalan sesuai yang diharapkan, Pemkab Ponorogo menyusun ulang RAB untuk situasi harga baru.
Terkait dengan problem kekerasan rumah tangga, Pemkab Ponorogo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan anak menyediakan pelayanan pendampingan sampai tuntas kepada korban.