Proses persetujuan rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Ponorogo tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terus berjalan. Setelah memaparkan usul persetujuan pada (29/5/23), kali ini, Senin (19/6/23) Kang Bupati Sugiri menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tersebut pada Rapat Paripurna di Ruang Paripurna DPRD Ponorogo.
Seperti yang dijelaskan Kang Bupati Sugiri dalam lampirannya, bahwa raperda LP2B tak hanya menekankan pada penetapan lahan, namun juga mengkaji recovery gagal panen, persoalan distribusi pupuk, ketersediaan air hingga tantangan atas penerus budaya pertanian di Kabupaten Ponorogo.
Selain itu, mengenai pentingnya pengawasan raperda LP2B juga telah disadari sejak awal. Dengan berkoordinasi aktif dan melibatkan masyarakat, kelompok tani, perangkat desa, dan forum forum penyuluh pertanian sejak dari tahap perencanaan.
Maka dari itu, dengan hadirnya raperda LP2B ini, Kang Bupati Sugiri meyakini dapat menjadi landasan untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.
“Perda ini harus berkualitas karena kami menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo. Maka, mudah-mudahan akan kita jalankan bersama-sama,” ujar Kang Bupati.
Senada dengan hal tersebut, Sunarto Ketua DPRD Ponorogo mengatakan, Raperda LP2B menjadi perhatian serius yang harus difikirkan dan dikebut bersama. Mengingat tak hanya sekedar kebijakan, namun dalam raperda ini juga mencakup kesejahteraan dan perlindungan bagi petani.
Namun demikian, raperda LP2B tersebut masih butuh pendalaman dan penyempurnaan mengenai kajian kajian materi yang ada di dalamnya.
Sehingga, pada rapat ini sekaligus dibentuk panitia khusus (pansus) yang ke depan akan bertugas mengupas dan mendalami isi raperda tersebut, agar ke depan kebijakan yang dihasilkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
“Kenapa di pansuskan karena kita tidak ingin menyetujui raperda ini ada persoalan didalam petani. Kedua, ini menyangkut kehidupan dan hajat para petani yang luar biasa, jadi bukan sekedar peraturan daerah tapi ini bener bener menentukan ketersediaan pangan kita ke depan. Jadi, akan kita kupas beberapa hari ke depan untuk pansus itu,” ujarnya.