Komitmen pencegahan korupsi guna membangun birokrasi bersih dan sehat selalu dipegang dan dijalankan Pemkab Ponorogo. Salah satunya bersama aparat penegak hukum aktif melakukan pendampingan dan pengawasan di setiap program pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Hal itu Sekretaris Daerah Agus Pramono ungkapkan saat membuka acara Kuliah Umum Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, dengan tema “Penguatan SDM Antikorupsi Berbasis Nilai Moderasi Keberagaman” , di Gedung Graha Watoe Dhakon, Jum’at (25/8/23).
Langkah tersebut penting dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan anggaran. Serta memastikan pengerjaan dari awal hingga akhir dapat berjalan sesuai rencana.
“Mulai dari perencanaan, penyusunan, dan seterusnya kita pakai pendampingan aparat penegak hukum. Ini menjadi barometer bahwa keberpihakan kita untuk meningkatkan kegiatan antikorupsi sudah mulai kita awali dari sisi perencanaan,” ujarnya.
Atas upaya inilah pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Ponorogo pun dapat disusun sesuai ketentuan. Sehingga Pemkab Ponorogo berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 11 kali berturut-turut.
“Sejak 2011 kita belum pernah mendapatkan WTP, tapi kita berkomitmen mulai tahun 2012 kita sudah WTP. Hingga sekarang 11 kali menerima WTP, artinya penataan keuangan kita yang dinilai BPK sudah memenuhi syarat hukum yang ditentukan,” tambahnya.
Tak cukup soal pengawasan, Sekda Agus menekankan pentingnya membangun SDM yang berintegritas.
“Perencanaan SDM sangat penting dalam rangka menciptakan jalannya pemerintah yang bersih di sektor manapun. Temen-temen Mahasiswa dari IAIN Ponorogo menjadi salah satu harapan kami agar menjadi garda terdepan untuk gerakan anti korupsi,” ujarnya.