Setiap tingkat pemerintahan memiliki tanggung jawab dan wewenang yang jelas, namun harus saling mendukung untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan efisien.
Kang Bupati Sugiri mengundang Anggota Komisi 5 DPR RI Ali Mufti, Komisi D DPRD Jawa Timur, Pemprov Jatim, BBWS Solo dan perangkat daerah Ponorogo untuk bersama-sama mencari solusi mengatasi banjir baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, Rabu, (8/1/2025) di Aula Bantarangin.
Kang Bupati Sugiri menegaskan pentingnya setiap pihak yang terlibat untuk menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
Menurutnya, penanganan masalah ini harus dilakukan secara holistik dan masing-masing pihak menangani permasalahan sesuai dengan kapasitasnya.
“Rapat ini akan menyelesaikan tanggung jawab masing-masing, dikaji secara holistik dan ditangani oleh masing-masing,” ucap Kang Bupati.
Salah satu fokus utama dalam penanganan pasca banjir adalah perbaikan tanggul jebol yang memerlukan anggaran cukup besar.
Pemkab Ponorogo mengusulkan anggaran sebesar Rp8,1 miliar kepada Pemprov Jatim yang akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir itu.
Komisi D DPRD Jawa Timur yang turut hadir dalam rapat, siap untuk mengawal anggaran tersebut hingga selesai.
“Ada 9 kegiatan yang memerlukan anggaran Rp8,1 miliar yang akan dicover oleh APBD Jatim. Alhamdulillah, anggaran masuk dalam nomenklatur BTT Jatim, dan kami di Komisi D sepakat mengawalnya agar penyelesaian jangka pendek ini dapat segera terlaksana,” kata Abdul Halim, Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur.
Selain penanganan jangka pendek, rencana untuk pembangunan embung di beberapa titik wilayah Ponorogo sebagai bagian dari upaya penanganan jangka panjang dibahas dalam rapat ini.
Ali Mufti anggota Komisi 5 DPR RI mengatakan satu embung di wilayah Jambon bakal dibangun tahun 2025, sedangkan di titik yang lain, kajian strategis akan dilakukan terlebih dahulu.
“Untuk tahun ini Insya Allah kita mulai membangun embung di Jambon,” ucap Ali Mufti.