Pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) Ponorogo belum rampung. Sebanyak 76 siswa baru untuk sementara akan mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun.
Pada kegiatan Open House Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun yang digelar Selasa (14/7/2026), Bunda Lisdyarita secara simbolis menitipkan para siswa untuk menempuh pendidikan di sekolah yang berada di Kelurahan Nglames tersebut.
Sama seperti Sekolah Rakyat di Ponorogo, seluruh kebutuhan siswa selama menempuh pendidikan disediakan secara gratis. Mulai dari asrama, seragam, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan makan dan kebutuhan sehari-hari.
Bunda Lisdyarita mengatakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akan terus memantau dan memastikan perkembangan para siswa selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat Madiun.
Melalui sekolah tersebut, para siswa dari keluarga pra sejahtera dididik secara khusus untuk tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, disiplin, dan berakhlakul karimah.
Kepada para siswa, Bunda Lisdyarita berpesan agar mereka memanfaatkan kesempatan belajar ini sebaik-baiknya. Ia mengingatkan untuk terus giat belajar, patuh kepada guru dan orang tua, disiplin, serta saling menyayangi.
“Kini kalian berkesempatan bergabung dengan teman-teman dari Sekolah Rakyat Madiun. Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Saya berpesan, jaga nama baik Ponorogo. Tunjukkan bahwa kalian memiliki semangat belajar, disiplin, akhlak yang baik, dan tekad yang kuat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun telah mencapai 92 persen. Bangunan yang berdiri di atas lahan seluas lima hektare tersebut ditargetkan rampung pada 31 Juli 2026 dan siap digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Pada tahun ajaran perdana 2026/2027, Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Madiun menargetkan menerima 360 siswa. Hingga saat ini, tercatat 203 siswa berasal dari Kabupaten Madiun dan 76 siswa dari Kabupaten Ponorogo.
Selain menyediakan berbagai fasilitas secara gratis, sekolah juga telah menyiapkan 30 guru bantu selama tiga bulan sambil menunggu penempatan guru dari Kementerian Sosial.
“Siswa yang kurang tinggal jenjang SD, karena orang tua masih belum tega melepaskan putra-putrinya. Namun ketika nanti mereka mengetahui bahwa di sini dikelola dengan baik dan fasilitasnya bagus, insyaallah mereka akan ikhlas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan operasional Sekolah Rakyat Madiun.
Selain proses pembangunan fisik dan penerimaan siswa, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendukung bagi keluarga siswa, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan perlindungan jaminan sosial, serta berbagai bentuk bantuan lainnya.
Program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.
“Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi telah menyiapkan desain program. Artinya, upaya ini untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Orang tua mereka juga perlu kita sentuh. Jika semua bergerak, insyaallah percepatan penurunan kemiskinan akan tercapai,” terangnya.