Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 serta Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2022.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan bersama oleh Kang Bupati Sugiri Sancoko dan Ketua DPRD Ponorogo dalam sidang paripurna DPRD Ponorogo, Senin (7/8/2022).
Dari kesepakatan ini diketahui, pada KUA-PPAS APBD 2023, pendapatan daerah Ponorogo diproyeksikan sebesar Rp2.342.583.769.000. Dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp310.347.883.897, dana transfer sebesar Rp2.029.235.885.311, pendapatan dari sumber lain yang sah senilai Rp3.000.000.000.
Sedangkan belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp2.506.653.697.119. Dengan perincian belanja pegawai daerah sebesar Rp984.091.252.526, belanja barang dan jasa sebesar Rp516.602.386.683. belanja bunga sebesar, Rp9.123.203.842. belanja hibah sebesar Rp47.497.853.500, belanja bantuan sosial sebesar Rp14.487.905.000,belanja modal sebesar Rp456.830.067.039, belanja tidak terduga sebesar Rp10 miliar, belanja bagi hasil senilai Rp11.395.956.325, dan bantuan keuangan senilai Rp456.626.025.027.200.
Kemudian penerimaan pembiayaan daerah pada KUA-PPAS 2023 diproyeksikan sebesar Rp209.496.380.710 serta pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp45.426.452.800.
Sementara itu, terkait KUPA-PPAS APBD tahun anggaran 2022, pendapatan daerah yang sebelumnya pada KUA-PPAS diproyeksikan Rp2.298.905.405.509, pada KUPA-PPAS diproyeksikan sebesar Rp2.292.259.563.095. Dengan perincian PAD sebesar Rp297.04.618.800, dana transfer sebesar Rp1.991.554.944.295, dan pendapatan dari sumber lainnya sebesar Rp3.000.000.000.
Sedangkan belanja daerah yang sebelumnya pada KUA-PPAS diproyeksikan sebesar Rp2.518.771.426.224 pada KUPA-PPAS 2022 diproyeksikan Rp2.676.915.282.784.
Dengan perincian belanja pegawai Rp1.027.826.849.701, belanja barang dan jasa Rp576.515.335.807, belanja bunga Rp8.498.083.508, belanja hibah Rp57.655.593.500, belanja bantuan sosial 14.487.950.000, belanja modal Rp480.626.946.600, belanja tidak terduga Rp5.810.722.025, belanja bagi hasil Rp11. 11.095.956.325, serta belanja bantuan keuangan Rp494.397.845.309.
Kemudian penerimaan pembiayaan daerah yang sebelumnya pada KUA-PPAS diproyeksikan sebesar Rp229.665.842.049, pada KUPA-PPAS diproyeksikan sebesar Rp473.898.615.598. Serta pengeluaran pembiayaan daerah yang sebelumnya diproyeksikan senilai Rp9.799.821.779 menjadi Rp89.242.895.899.