Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah akhirnya disepakati oleh legislatif dan eksekutif Ponorogo untuk disiapkan menjadi perda.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Kang Bupati Sugiri Sancoko dan pimpinan DPRD Ponorogo pada sidang paripurna DPRD Ponorogo, Senin (18/9/2023).
Dijabarkan juru bicara pansus ada beberapa hal penting digarisbawahi pada raperda PDRD itu.
Pertama, dihapusnya kewajiban membayar PBB P-2 bagi warga tidak mampu dengan kriteria tertentu. Dalam penentuan itu berdasarkan hasil musyawarah desa mengacu kriteria yang ditetapkan dalam peraturan bupati.
Kedua, menghapus biaya administrasi bagi warga tidak mampu ketika berobat ke RSUD dr. Harjono maupun Puskesmas baik rawat jalan maupun rawat inap.
Ketiga, biaya berobat warga tidak mampu –yang belum terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan– di RSUD dr. Harjono dan puskesmas bakal ditanggung pemerintah.
Selanjutnya, selain menghapus beberapa pajak dan retribusi bagi warga tidak mampu dalam raperda ini juga mengatur penghapusan biaya retribusi penggunaan tempat olahraga terbuka bagi masyarakat umum dan pembinaan atlet oleh Pemkab.
Selain itu, juga menghapus retribusi parkir untuk sepeda.
Kang Bupati Sugiri Sancoko mengatakan dihapusnya beberapa pajak maupun retribusi untuk warga tidak mampu merupakan mekanisme “subsidi silang” yang dijalankan oleh Pemkab.
Meski perda PDRD menjadi senjata Pemkab untuk optimalisasi pendapatan asli daerah, namun ia tidak ingin pembayaran retribusi dan pajak menambah beban warga tidak mampu.
“Misalnya PBB P-2 meskipun nilainya tidak besar, namun tetap menjadi pengeluaran bagi mereka. Ini kami tekan sekecil mungkin, subsidi silang agar tidak memberatkan,” ucap Kang Bupati.