Gerak Cepat dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam merespon keluhan masyarakat terkait kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui Rapat Koordinasi di Aula Litbang Lt. 2, Rabu (11/3/26), evaluasi dan pengarahan digelar untuk menyatukan komitmen antara pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra, dan yayasan agar penyelenggaraan MBG sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Tak sendiri, Plt. Bupati Bunda Lisdyarita bersama Satgas MBG turut menggandeng Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional dalam rakor tersebut.
Sejumlah persoalan digarisbawahi Bunda Lisdyarita, mulai dari menu yang tidak layak, distribusi yang dilakukan dengan cara dirapel, hingga adanya tenaga pekerja dan pemasok bahan makanan dari luar kota.
Terkait menu, ia mengingatkan bahwa proses sortir harus dilakukan dengan sangat teliti. Sehingga menu yang disajikan benar-benar layak, bersih, dan bergizi.
“SPPG harus lebih hati-hati lagi. Ketika membersihkan buah dan sayur harus beneran bersih. Contoh belimbing sela-selanya itu harus dibersihkan. Juga selada atau kol itu rawan ada ulatnya harus diperhatikan betul,” ujarnya
Bunda Lisdyarita juga mengatakan, meskipun bulan ramadan, distribusi MBG harus dilakukan setiap hari, tidak dirapel. Tujuannya agar makanan yang disajikan tetap segar dan terhindar dari kontaminasi bakteri.
“Di-rapel itu menurut saya gak bisa ya, yang bisa cuma Jum’at dan Sabtu. Kalau di rapel takutnya makanan tidak layak lagi, berpotensi ada jamur” terangnya.
Terkait pasokan bahan dan pekerja SPPG, Bunda menghimbau untuk lebih memprioritaskan warga Ponorogo. Sehingga salah satu tujuan MBG yakni meningkatkan ekonomi daerah dapat tercapai.
“Untuk ke depan pentingnya pemahaman agar tidak mengambil tenaga dari luar Ponorogo. Pasokan pangan lokal ya ambil dari sini, kecuali menipis atau stoknya memang tidak ada baru kita ambil dari luar,” jelasnya.
Menghadapi berbagai persoalan tersebut, Bunda Lisdyarita bakal membentuk satgas Kecamatan untuk turut serta mengawasi jalannya Program MBG di tiap wilayahnya.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi dan komunikasi antara Pengelola SPPG dengan mitra maupun yayasan harus ditingkatkan, agar MBG berjalan sesuai SOP dan mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Untuk mitra dan yayasan juga mengawasi. Harus kompak, sama-sama kolaborasi, saling menjaga program ini sehingga MBG di Ponorogo bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Senada, Enny Indarti Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional mengatakan hubungan komunikasi antar penyelenggara harus terjalin harmonis agar tercipta program MBG yang sukses. Tak segan-segan, BGN juga akan mengambil langkah tegas berupa suspend atau penghentian sementara terhadap SPPG yang melanggar SOP.
“Kami ada 1.000 SPPG yang disuspend di Jawa, lalu 492 di Sumatra juga di suspend jadi berhenti sementara untuk meningkatkan kualitasnya. Di Ponorogo mudah-mudahan tidak ada,” tambahnya.