Cegah Lonjakan COVID-19, Pemkab Ponorogo Akan Selaraskan Kebijakan Dengan Pemerintah Pusat

Bangsa Indonesia sampai saat ini belum selesai menghadapi ancaman Pandemi COVID-19. Bahkan jika tidak segera dilakukan pembatasan, potensi penyebaran dan lonjakan kasus akan semakin besar dengan meningkatnya mobilitas masyarakat ketika memasuki akhir bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Menyikapi situasi ini, Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., pada Rapat Koordinasi Penegakkan Disiplin Protokol Kesehatan, Senin (03/05/2021) meminta kepada semua kepala daerah menyesuaikan langkah dengan kebijakan pembatasan Pemerintah Pusat dalam menangani Pandemi COVID-19.

Menindaklanjuti arahan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo,Dr. Drs. Agus Pramono, M.M. menyampaikan, Pemkab Ponorogo bersama jajaran Forkopimda segera melakukan koordinasi untuk mematangkan kebijakan dan implementasinya di lapangan untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 di Kota Reyog. Di mana nantinya kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Kabupaten Ponorogo.

“Sebelumnya kita sudah lakukan rapat koordinasi dan hari ini Surat Edaran akan kita finalkan. Tentu ada pembatasan-pembatasan yang akan kita lakukan,” tutur Sekda Agus ketika ditemui selepas mengikuti Rakor yang dipimpin Mendagri secara virtual tersebut.

Lebih lanjut, Sekda Agus menjelaskan, Pemkab Ponorogo akan mencermati dengan baik situasi di Kota Reyog dalam merumuskan setiap kebijakan. Harapannya, tidak hanya bisa mencegah penyebaran COVID-19, namun tetap bisa menjaga pemulihan ekonomi dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

“Harapannya dengan pembatasan yang kita lakukan sampai dengan setelah hari raya nanti membuat peta COVID-19 kita melandai,” ucapnya.

“Kita akan pelajari item per item, sehingga tidak menjadi perdebatan di masyarakat,” imbuhnya.

Bagikan