Pemerintah Kabupaten Ponorogo berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2020. Anugerah WTP diserahkan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono kepada Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M., Selasa (26/05/2021).
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pernyataan profesional pemeriksa BPK mengenai penyajian laporan keuangan. Berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 Pemkab Ponorogo mendapatkan opini tertinggi ini didasarkan pada 4 kriteria.
Pertama, laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kedua, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Ketiga, Sistem Pengendalian Intern (SIP) dijalankan secara efektif dan efisien atas penyelenggaraan pemerintahan, laporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan. Keempat, semua informasi penting terkait pengelolaan keuangan telah diungkap dalam laporan keuangan.
Pada kesempatan tersebut Kang Giri menyampaikan opini WTP dan rekomendasi dari BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menjadi tambahan semangat dan acuan bagi Pemkab Ponorogo dalam pembangunan Kota Reyog ke depan.
“Kami telah menyusun langkah-langkah rencana aksi. Tentunya dalam implementasinya kami butuh bimbingan agar kemudian menjadi lebih baik,” tuturnya.