Terjeratnya 16 Kepala Daerah pada kasus korupsi di Jawa Timur pada periode 2014-2021 menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI, Brigadir Jenderal Bahtiar Ujang Purnama menekankan kepada Kepala Daerah lebih aktif dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Terkait hal ini, Bupati Ponorogo, H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M., menegaskan, tanpa diminta pun, dalam kepemimpinannya bersama Bunda Rita akan menunjukkan kepada masyarakat Ponorogo menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik korupsi.
“Kita diingatkan kembali untuk tidak melakukan tindak-tindak korupsi. Meskipun kami tanpa diingatkan pasti sudah akan menunjukkan kepada rakyat kalau kita tidak korupsi,” tutur Kang Giri, sapaan akrab Bupati Ponorogo ketika ditemui selepas mengikuti Rakor Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan KPK secara virtual, Kamis (02/09/2021).
Tidak hanya dengan memberikan teladan, Kang Giri akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan kontrol ketat untuk mempersempit peluang korupsi. Terutama di area-area yang rawan terjadinya tipikor.
Lebih dari itu, Kang Giri akan memastikan dalam penggunaan anggaran benar-benar tajam dalam program-program dan memang dibutuhkan oleh masyarakat Ponorogo.
“Pertama, kita meneladani. Kedua, mempersempit celah dan kontrol ketat untuk mencegah terjadinya korupsi. Anggaran memang harus tajam pada program-progam yang dibutuhkan oleh rakyat. Sehingga tidak muspro dan akan mengurangi ruang gerak untuk melakukan korupsi,” ujarnya.