Target prevalensi stunting 7 persen ditetapkan oleh Pemkab Ponorogo. Hal ini berarti menurunkan separuh dari prevalensi stunting di tahun 2022 yang berada di angka 14,2 persen.
Kang Bupati Sugiri Sancoko optimis target ini bisa tercapai. Tidak hanya pengalaman mampu menurunkan dari 20 di tahun 2021 menjadi 14,2 persen di tahun 2022, namun Pemkab tidak akan sendiri melakukannya. Ada organisasi masyarakat yang bakal mendukung penuh menyukseskan target tersebut.
Dukungan ini ditandai dengan penandatanganan komitmen mengintegrasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting oleh Pemkab, Polres, Kodim, DPRD, NU, Muhammadiyah, Muslimat, dan Aisyiyah Ponorogo pada rembuk stunting, Rabu (11/7/2023), di Aula Bappeda Litbang Ponorogo.
“Rakyat kami irisan jama’ah NU dan Muhammadiyah, maka kita ajak menyelesaikan bersama-sama,” ujar Kang Bupati.
Untuk memastikan target tersebut tercapai, kata Kang Bupati, langkah-langkah konkrit mulai dari preventif hingga kuratif juga telah disiapkan oleh Pemkab.
“Langkah-langkah pencegahan kita lakukan, mulai dari mencegah pernikahan dini, pola hidup bersih, gizinya, disamping posyandu kita bentuk PKK Akademia, dan lainnya,” ucap Kang Bupati.
Langkah konkrit lainnya disampaikan Henry Indra Wardhana Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas PP dan KB mengerahkan 751 tim pendamping keluarga (TPK). Merekalah yang bertugas menginventarisir balita dengan risiko tinggi mengalami stunting.
Lanjut Henry, Pemkab juga menetapkan 25 desa menjadi lokasi khusus untuk intervensi penanganan stunting dengan lebih optimal.
“Delapan aksi instrumen pencegahan stunting akan kita dorong terus. Kemudian kami menambah lokus percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Di tahun 2022 ada 15 desa, maka di tahun 2023 dan 2024 ada 25 desa,” ungkapnya.