PONOROGO – Senasib, sepenanggungan, para kepala daerah di wilayah plat AE sepakat menyelaraskan langkah untuk membangun kawasan perbatasan barat daya Jawa Timur agar menjadi kekuatan ekonomi baru di Jawa Timur.
Menipiskan batas administratif yang selama ini memisahkan, enam kepala daerah dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, hingga Madiun kota dan kabupaten duduk satu meja dalam Sarasehan Pembangunan dan Pengembangan Potensi Kawasan Pawitandirogo, Jumat (22/8/2025), di Hotel Mercure, Kota Madiun.
Sarasehan itu dihadiri pejabat lintas kementerian. Hadir dalam diskusi itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Sesmen Pariwisata Bayu Aji, Direktur Utama KEK Gresik Bambang Setiono, Dirut KEK Singhasari David Santosa, hingga Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
“Setiap kabupaten/kota punya potensi berbeda-beda. Kalau kompak dan solid, Pawitandirogo bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur,” ujar AHY dalam sambutannya sebagai keynote speaker.
Potensi itu memang melimpah. Pacitan dengan baharinya, Magetan lewat UMKM, Ponorogo lewat kekuatan budaya, Ngawi dengan sektor pertanian, sementara Madiun menggenapi lewat jasa dan perdagangan.
Tantangannya, kata AHY, adalah menyatukan kelebihan itu ke dalam satu strategi besar, memperkuat infrastruktur, menggaet wisatawan, sekaligus mempercepat investasi.
“Orkestrasi itu tidak hanya horizontal, namun juga vertikal dengan Pemprov Jatim dan Pemerintah Pusat. Misalnya soal infrastruktur harus terkoneksi dan terintegrasi,” tegasnya.
Senada, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menekankan perlunya strategi pembangunan yang terintegrasi dan fokus agar potensi besar kawasan tersebut tergarap optimal.
“Luasan Pawitandirogo mencapai 5.400 kilometer persegi. Jadi ini kawasan yang strategis dan perlu strategi pembangunan yang lebih terfokus,” katanya.
Tak datang dengan tangan kosong, para kepala daerah membawa 37 usulan pembangunan, mulai proyek fisik hingga penguatan sumber daya manusia.
Dari Ponorogo, misalnya, pemerintah kabupaten di antaranya mengusulkan preservasi jalan, bantuan teknis penerangan jalan, program rumah swadaya, dan lain sebagainya.