Di tengah naiknya kasus COVID-19 di Indonesia, Wakil Bupati Bunda Lisdyarita meminta masyarakat untuk tetap tenang. Namun Bunda Lisdyarita meminta kepada masyarakat tetap waspada dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya.
Hal ini Bunda Rita sampaikan selepas mengikuti secara virtual Rapat Evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali yang dipimpin oleh Menteri Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Kemaritiman) dan Investasi dari Ruang Pusdalops COVID-19 Kabupaten Ponorogo, Jumat (11/2/2022).
“Tadi rapat dengan Pak Luhut, menginformasikan tentang omicron. Jangan terlalu khawatir, yang penting prokesnya dijaga. Tapi kita berharap jangan sampai ada omicron di Ponorogo,” tutur Bunda Rita ketika ditemui selepas rakor.
Sebagai bentuk antisipasi di tengah melonjaknya kasus positif di Indonesia, tentu saja Pemkab Ponorogo menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Seperti dijelaskan Bunda Rita, saat ini ruang isolasi dan rawat inap di Rumah Sakit bagi pasien COVID-19 dan ruang isolasi terpusat di Area Gedung Industri Kecil Menengah (IKM) dipersiapkan.
Selain mengantisipasi jika ada kasus, untuk ruang Isolasi terpusat seperti dijelaskan Bunda Rita juga diperuntukkan sebagai tempat isolasi bagi Pekerja Migran Indonesia yang pulang ke Ponorogo. Di mana mereka diminta melakukan isoter selama 3 hari dan isolasi mandiri 13 hari.
“Ini BOR kita persiapkan, isoter kita persiapkan. Untuk teman-teman PMI agak bersabar, karena isoter 3 hari dan isomannya 11 hari. Harus bersabar karena untuk kesehatan semuanya dan lebaran bisa enak,” ucapnya.
Sedangkan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam rakor meminta laporan kepada Gubernur Jawa – Bali terkait detail situasi pandemi di wilayah masing-masing. Mulai dari kasus aktif, gejala yang dialami pasien, pasien meninggal, konversi bed RS, dan keterisian ruang isoter.
Berikutnya Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada BNPB, Kemenkes, dan Kepala Daerah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait karakteristik dari varian Omicron.
Terkait dengan pembatasan, Luhut meminta kepada Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan untuk menyeimbangkan antara ekonomi dan kesehatan. Dijabarkannya Pemerintah Daerah tidak perlu menginjak rem terlalu keras menghantam ekonomi. Namun protokol kesehatan; penggunaan aplikasi Peduli Lindungi; vaksinasi 1, 2, dan booster perlu ditingkatkan.
Terakhir, untuk Forkopimda daerah tingkat II yang belum mencapai target capaian vaksinasi dosis 2 diminta untuk melakukan percepatan. (NK/SP)