Fraksi-fraksi DPRD Ponorogo akhirnya menyetujui usulan bupati atas Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dengan persetujuan ini pembahasan Raperda tentang perubahan kedua atas perda nomor 6 tahun 2016 tidak dilanjutkan ke tahap pembahasan panitia khusus (Pansus). Keputusan ini diambil pada sidang paripurna DPRD Ponorogo dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Gedung Paripurna DPRD, Senin (15/8/22).
Sebelumnya, dijelaskan Kang Bupati, ada 3 perangkat daerah yang mengalami perubahan. Pertama, perubahan bentuk kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono yang semula berbentuk unit pelaksana teknis (UPT) berubah bentuk menjadi unit organisasi bersifat khusus. Dengan perubahan ini maka RSUD akan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian. Diharapkan dengan perubahan ini RSUD dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih profesional, mandiri, dan bertanggungjawab.
“Kami berharap ke depan rumah sakit daerah akan melahirkan system pembiayaan yang akuntabel dan dapat dipetanggungjawabkan,” ungkap Kang Bupati.
Kedua, perubahan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Bakesbangpol) Ponorogo. Di mana setelah dilakukan validasi dan mendapatkan persetujuan Gubernur Jatim, Bakesbangpol dapat dibentuk dengan paling banyak memiliki 3 bidang. Sedangkan susunan bidang Bakesbangpol, ungkap Kang Bupati, mengacu pada Permendragi nomor 100.441/2019 tentang nomenklatur perangkat daerah. Pertama, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Agama. Kedua, Bidang Politik dalam arti organisasi kemasyarakatan. Ketiga, Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.
Terakhir, Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tipe B menjadi tipe A serta meningkatkan pelaksana sub urusan kebaran (Damkar) yang semula diwadahi setingkat seksi menjadi setingkat bidang. Dengan perubahan ini tentu akan diikuti perubahan jumlah pejabat struktural dan anggaran yang dikelola. Harapannya pelayanan yang diberikan akan lebih optimal dan dapat mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari bencana yang dihadapi masyarakat.
“Harapanya Damkar lebih optimal dan responsif sehingga dapat mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan,” ujar Kang Bupati.