Selasa, 24 Januari 2023, dari Paseban Aloon-aloon Ponorogo, Kang Bupati Sugiri Sancoko didampingi Wabup Bunda Lisdyarita memberangkatkan 138 perwakilan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ponorogo yang akan menyampaikan aspirasi di Gedung DPR-MPR RI, Rabu (25/1/2023).
Di Gedung DPR-MPR, kata Sekretaris PPDI Ponorogo Beni Susanto, mereka akan bergabung dengan PPDI seluruh Indonesia membawa beberapa aspirasi. Pertama, meminta menerbitkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) dan memperjelas status kepegawaian mereka.
Harapannya dengan NIPD dan kejelasan status, tidak ada lagi kejadian perangkat desa diberhentikan secara sepihak. ” Selama ini status kita belum jelas, kalau masuk ASN kita buka PNS dan P3K. Apapun nanti ngaturnya, yang penting status jelas tidak lagi ada pemberhentian secara sepihak,” ujar Beni.
Berikutnya, meminta tetap menggunakan acuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa terkait dengan masa jabatan perangkat Desa, yakni sampai umur 60 tahun. Terang Beni, PPDI tegas menolak wacana menyamakan masa jabatan perangkat desa dengan masa jabatan kepala desa.
Lanjut Beni, PPDI juga meminta Pemerintah memperinci aturan penyamaan dengan PNS terkait penghasilan baik tetap maupun tunjangan-tunjangan lainnya. Sehingga tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Di Ponorogo sudah mendapatkan Penghasilan Tetap ( Siltap) minimal setara dengan PNS golongan 2A, namun ada teman-teman di daerah lain ada yang Siltapnya 3 bulan sekali. Kami juga mengharapkan mendapatkan tunjangan seperti ASN lainnya, seperti tunjangan istri, anak, jaminan sosial lengkap yakni JKK, JKM, JHT, dan JP,” terangnya.
Sementara itu, Kang Bupati Sugiri Sancoko mendoakan proses penyampaian aspirasi bisa berjalan dengan lancar dan tuntutan-tuntutan PPDI bisa diakomodir oleh pemerintah.
“Hari memberangkatkan PPDI Ponorogo untuk menyampaikan aspirasi di Jakarta. Semoga lancar, sehat dan selamat semuanya dan aspirasinya bisa terwujud,” ucap Kang Bupati.