Untuk memastikan setiap penggunaan anggaran pembangunan berjalan efektif dan transparan Pemkab Ponorogo menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur terkait pemanfaatan data dan informasi serta koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Kang Bupati Sugiri Sancoko dan Kepala Kanwil DJPb Jatim Taukhid, Kamis (16/3/2023) di Pringgitan Rumah Dinas Bupati Ponorogo.
Melalui kerja sama ini, ungkap Taukhid, Pemkab Ponorogo berhak untuk mengakses data dan informasi pengelolaan dan penggunaan anggaran negara di Ponorogo. Bahkan Bupati diberi wewenang untuk memimpin evaluasi pelaksanaan anggaran tersebut.
“Tujuan menyediakan akses data dan informasi bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo juga akses layanan mengimplementasikan seluruh keuangan daerah dan keuangan pusat di Ponorogo,” ujar Taukhid.
Pemkab Ponorogo juga bisa mengakses data dan informasi penggunaan anggaran di daerah lain yang bisa digunakan sebagai pembanding kebijakan.
Dengan kerja sama ini, Kang Bupati Sugiri berharap penggunaan anggaran di Kabupaten Ponorogo benar-benar efektif dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat.
“Saya merasa ditemani dalam kebijakan fiskal. Banyak sekali manfaatnya, seperti kami dibukakan data daerah lain sehingga bisa dijadikan pembanding,” ujar Kang Bupati.