Untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak bencana, kajian komperehensif terkait kebutuhan paska bencana sangat dibutuhkan. Dengan maraknya kejadian bencana alam di Ponorogo Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo menggelar rapat koordinasi sekaligus pemaparan materi Pengkajian Kebutuhan Paska bencana (Jitupasna), Selasa (23/5/23), di Ndalem Guest House Ponorogo.
Hadir dalam rakor ini Kang Bupati Sugiri Sancoko; Wabup Bunda Lisdyarita; Sekda Agus Pramono; BPDBD; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A); Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP); Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan); dan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo.
Jitupasna , terang Sapto Jatmiko selaku Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, akan menganalisis kebutuhan warga terdampak pasca bencana secara multi sektor. Mulai dari fasilitas, infrastruktur, pangan, akses pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Hasil dari kajian tersebut dijadikan acuan menentukan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana.
“Fungsi Jitupasna ini adalah pasca bencana pengkajian target-target serta analisis kebutuhan pasca bencana secara multisektor. Tentunya dari sisi fasilitasnya bagaimana infrastruktur, kebutuhan pangan, akses pendidikan dan kebutuhan kesehatan bagaimana,” ungkap Sapto.
Sementara itu, Kang Bupati Sugiri yang hadir didampingi Wabup Bunda Lisdyarita mendukung penuh langkah BPBD melalui dibentuknya Tim Jitupasna. Bencana alam yang terjadi di Ponorogo memang membutuhkan kajian komperhensif kebutuhan paska bencana untuk bisa bergerak cepat dan efektif memulihkan kehidupan warga terdampak.
“Kita tahu Ponorogo itu supermarket bencana ya tanah longsor, ya banjir, ya kebakaran. Pada rapat koordinasi ini penting untuk hijrah menuju ke mental darurat,” ungkapnya.