Keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ponorogo untuk memiliki kantor baru bakal segera terwujud. Setelah Pemkab Ponorogo menghibahkan lahan seluas 6.000 meter persegi yang berada di Jl. Wono Pringgo Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan.
Proses hibah tanah itu ditandai dengan penyerahan dokumen sertifikat tanah oleh Kang Bupati Sugiri kepada Ketua KPU Ponorogo, Munajat, Senin (25/9/23), di aula KPU Ponorogo Jl. Soekarno Hatta Ponorogo.
“Dulu catatannya di Pemkab Ponorogo sekarang menjadi milik KPU RI yang pemanfaatannya untuk kantor KPU Ponorogo. Ini milik bersama maka agar kelak hasil demokrasi berkualitas,” ungkap Kang Bupati Sugiri.
Usai penyerahan dokumen, Kang Bupati Sugiri Sancoko bersama komisioner KPU Jatim dan komisioner KPU Ponorogo meninjau langsung lahan hibah tersebut, yang letaknya sekitar 500 meter dari kantor KPU saat ini.
Kang Bupati menyebut kondisi kantor KPU saat ini memang terlalu sempit dan kurang memadai. Dengan hibah tanah ini diharapkan mampu menghadirkan kantor yang representatif sehingga mendukung terselenggaranya pemilu yang berkualitas di Kabupaten Ponorogo.
Ke depan tak hanya KPU, Bawaslu juga direncanakan bakal mendapat hibah tanah dari Pemkab Ponorogo.
“Kami ingin produk demokrasi yang hadir suatu ketika mencapai sesuatu yang berkualitas. Oleh karenanya tidak hanya mindset dan etos kerja yang kita rubah tapi termasuk fasilitasi yang mendukung penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.
Sementara itu, Munajat mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun rencana anggaran biaya (RAB) untuk pembangunan kantor tersebut senilai Rp5 miliar. Rencananya, di atas tanah hibah tersebut akan dibangun kantor dengan 2 lantai. Lengkap dengan aula, dan parkir hingga mushola.
“Untuk gedung lengkap sekitar 5 Miliar. Penggarapan mudah-mudahan tahun depan bisa masuk ke dalam anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jawa Timur Miftahur Rozaq, pihaknya bakal mengawal pembangunan kantor tersebut. Agar segera ada penyerahan aset ke KPU RI dan tindak lanjut penganggaran setelahnya.
“Nantinya kami segera melapor ke KPU RI untuk ada penyerahan secara simbolis dari pemerintah Ponorogo ke KPU RI. Pembangunannya nanti ada dua opsi, pertama memungkinkan memang dianggarkan pemda dan memungkinkan dari APBN,” jelasnya.