Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi semakin dikuatkan oleh Pemkab Ponorogo. Selasa, (26/3/24), bersama KPK RI, Pemkab Ponorogo menggelar rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi di Ruang Bantarangin Gedung Graha Krida Praja Ponorogo.
Hadir pada rakor tersebut, Kang Bupati Sugiri Sancoko, Sekretaris Daerah Agus Pramono, Kasatgas Pencegahan Wil. III KPK RI Wahyudi, PIC KPK wilayah Jatim Nindyah Sunardini dan jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
Upaya strategis pencegahan dan pemberantasan dibahas panjang lebar pada rakor tersebut. Mulai dari monitoring center for prevention (MCP), survey penilaian integritas (SPI), indeks perilaku anti korupsi, hingga sosialisasi terkait surat No B 1210 Tahun 2024 perihal area, indikator, dan subindikator koordinasi pencegahan korupsi daerah tahun 2024.
Dalam sambutannya Wahyudi selaku Kasatgas Pencegahan Wil. III KPK RI mengatakan tak hanya menekankan pemberantasan korupsi, rakor ini juga untuk membahas optimalisasi sektor-sektor yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah, seperti sektor pajak daerah.
Caranya dipaparkan Wahyudi melalui perbaikan data base pajak, inovasi peningkatan pajak, penagihan piutang pajak, hingga implementasi Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mengenai pungutan tambahan pajak kendaraan bermotor.
“Implementasi UUD HKPD berarti ada konsekuensi di Kabupaten Ponorogo salah satunya terkait potensi pendapatan terutama untuk opsen (pungutan tambahan) pajak kendaraan bermotor. Ini bagus, segera disikapi terutama OPD yang berhubungan secara khusus mengenai option pajak ini. Jangan sampai secara operasional tidak maksimal,” ungkapnya.
Komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi pun disampaikan Kang Bupati Sugiri Sancoko. Bersama dengan perangkat daerah, langkah-langkah strategis itu bakal diperkuat untuk memastikan Ponorogo bebas dari korupsi.
“Kami siap dibimbing, dibina dan bersama-sama memberantas korupsi di Kabupaten Ponorogo,” ujarnya.