PONOROGO – Usai penyampaian usul eksekutif (20/10/25), kini Kamis (30/10/25), pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Perumda Sari Gunung memasuki tahap penyampaian pandangan umum fraksi.
Wakil Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, hadir bersama jajaran perangkat daerah di ruang rapat paripurna untuk mendengarkan berbagai masukan dan saran konstruktif dari anggota DPRD Ponorogo.
Ditemui usai sidang, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Evi Dwitasari, menyampaikan bahwa seluruh fraksi mendukung langkah eksekutif dalam memperkuat kinerja Perumda Sari Gunung, salah satunya melalui penyertaan modal.
Ia menekankan bahwa penyertaan modal tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehati-hatian untuk memperluas usaha serta meningkatkan kinerja perusahaan daerah.
“Setiap uang yang dikeluarkan, setiap modal yang dititipkan ke perumda harus benar-benar digunakan sebaik-baiknya, dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Evi menilai, melalui pengembangan usaha dan peningkatan kinerja, Perumda Sari Gunung dapat menjadi salah satu pilar utama peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan diversifikasi usaha, diharapkan Perumda dapat mengembangkan penyertaan modal ini secara optimal. Dalam meningkatkan PAD, kita harus mampu menggali dari berbagai sumber, salah satunya dari perumda,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Bunda Lisdyarita menjelaskan bahwa pada tahun 2026 Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan berkurang sebesar Rp243 miliar.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan sumber PAD, termasuk melalui pengembangan perusahaan daerah.
Ia menambahkan, penyertaan modal merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah memperkuat kinerja Perumda, agar mampu memberikan hasil optimal baik dari sisi pemasukan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah daerah dituntut untuk mampu berkreasi dan memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangannya. Salah satu upayanya adalah melalui penyertaan modal, yang hasilnya diperuntukkan bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah,” ungkapnya.