PONOROGO – Gerakan Nasional Ayo Mondok menjatuhkan pilihan yang tepat ketika menetapkan Kabupaten Ponorogo sebagai titik konsolidasi awal upaya mendaftarkan pondok pesantren sebagai warisan budaya takbenda dunia (Intangible Cultural Heritage/ICH) UNESCO.
Setelah Reog Ponorogo resmi menyandang status ICH UNESCO pada akhir 2024, kini kabupaten di ujung barat Jawa Timur itu kembali bersiap menembus daftar jejaring kota kreatif dunia atau UNESCO Creative Cities Network (UCCN).
Dalam sarasehan bertajuk “Gerakan Nasional Ayo Mondok: Dorong Pondok Pesantren Menuju ICH UNESCO” di Pendopo Agung Kabupaten Ponorogo, Selasa, 21 Oktober 2025, Ketua Umum Gerakan Ayo Mondok, Luqman Haris Dimyati, menyampaikan harapannya agar keberhasilan Ponorogo bisa menjadi batu loncatan bagi pengakuan pesantren di tingkat global.
“Ponorogo dipilih karena dua alasan. Pertama, Ponorogo memiliki peradaban pesantren tua, Gebang Tinatar Tegalsari. Kedua, Reog Ponorogo baru saja sukses masuk daftar ICH UNESCO,” ucapnya.
Disampaikannya bahwa pesantren adalah jantung pendidikan Indonesia. Selama berabad-abad, pesantren menjadi nadi spiritual, intelektual, dan sosial masyarakat Nusantara.
Upaya Ayo Mondok untuk mengantarkan pesantren diakui UNESCO adalah hadiah kecil dari para santri.
“Kami bekerjasama dengan kiai seluruh Indonesia dan Bupati Ponorogo, kami untuk pesantren diakui UNESCO,” ungkapnya.
Sementara itu, Kang Bupati Sugiri Sancoko, menegaskan perjuangan menuju pengakuan UNESCO bukan jalan mudah. Ia berkaca pada pengalaman panjang memperjuangkan Reog Ponorogo hingga meraih status ICH.
Ia pun sepenuhnya siap membantu mewujudkan cita-cita tersebut. “Saya akan gali sedalam-dalamnya, uniqueness nya dapat, kelebihannya dapat, dan kesetaraannya juga bagaimana,” ucapnya.
“Ya, nanti kita bantu. Nanti kita bentuk tim kecil agar komplit,” imbuhnya.
Atas perjuangan tersebut, Koordinator Tim Asistensi ICH UNESCO, Hamy Wahjunianto, menilai peluang pondok pesantren masuk pengakuan UNESCO cukup terbuka. Berdasarkan penilaian awalnya, pesantren berpotensi kuat di dua kategori: education system dan cultural practice.
“apakah masuk kategori ICH atau pendidikan. Namun untuk pendidikan tidak ada penetapan,” jelasnya.
Namun, ia menekankan pentingnya dukungan resmi dari pemerintah Indonesia melalui focal point nasional, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kementerian Kebudayaan.
“Setiap negara hanya boleh mengusulkan satu budaya per tahun. Karena itu, kita harus pandai membaca selera UNESCO dan menampilkan sisi pesantren yang paling khas,” ujarnya.