Serap Aspirasi, RKPD Ponorogo 2027 Fokus Pemerataan dan Ekonomi Rakyat

Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sejak jauh hari. Untuk merampungkan rancangan awal, Forum Konsultasi Publik (FKP) digelar Kamis, (22/1/2026), di Aula Bapperida Ponorogo.

Semua terlibat, forum tersebut diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, organisasi profesi, pemuda, hingga perwakilan anak.

Plt Bupati Bunda Lisdyarita, mengatakan FKP ditujukan untuk menghimpun aspirasi, ide, dan masukan masyarakat sebelum program pembangunan ditetapkan.

Melalui mekanisme tersebut, ia berharap kebijakan yang akan dijalankan dua tahun mendatang tidak meleset dari kebutuhan dan harapan riil warga.

“Kami ingin menghimpun masukan dari semua lapisan masyarakat. Nanti kita bahas bersama, tujuannya untuk kemajuan Ponorogo,” ujar Bunda Lisdyarita.

Ia menjelaskan, pada 2027 pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema besar pembangunan Bumi Reog.

Tema tersebut, jelasnya, diterjemahkan ke dalam sejumlah prioritas pembangunan, antara lain peningkatan kualitas layanan pendidikan, pengembangan literasi, transformasi digital, serta keterbukaan informasi publik.

Pemkab juga menargetkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, dan terjangkau.

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan, serta pembangunan masyarakat yang harmonis melalui pengembangan nilai toleransi, keadilan dalam keberagaman, seni budaya, dan olahraga.

“Kami ingin Ponorogo semakin hebat, masyarakatnya sejahtera,” tekannya.

Dari program tersebut, Pemkab Ponorogo menargetkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,20.

Pertumbuhan ekonomi dipatok 4,84 persen, angka kemiskinan ditekan hingga 7,60 persen, dan ketimpangan diperkecil dengan rasio gini 0,314.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 3,99 persen, nilai tukar petani naik menjadi 117,62, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,64 persen, Indeks Reformasi Birokrasi 76,50 persen, serta Indeks Kota Layak Anak meningkat menjadi 77,23 persen.

“Besar harapan kami dengan program-program yang nantinya ditetapkan semua Indeks Kinerja Utama bisa bergerak positif,” tandasnya.

Bagikan